Hotel President executive Club, Jababeka Cikarang .
15 orang yang datang menghadiri rapat monev pemagangan di kawasan Jababeka pada hari Senin 21 Agustus 2017 di Hotel President Executive Club kawasan Jababeka Jl. Niaga raya Capitol Business District Kota Jababeka, cikarang – Bekasi 17550. Mewakili peruaahaan masing- masing, termasuk 5 orang yang Mewakili Disnaker Kab. Bekasi dan 2 orang dari Vokasi bidang LPK dan dari LPK Prima Buana Indonesia.
Seperti halnya monev-monev di kawasan lain hal yang masih menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman mereka tentang visi Dan misi dari program pemagangan yang dicanangkan /launching oleh pemerintah Jokowi pada 23 December 2016 di karawang. Sehingga perusahaan masih maju mundur untuk segera melaksanakan program ini. Seperti yang diungkapkan ibu Vega pengelola Jababeka, “kami mau saja melaksanakan program pemagangan ini hanya untuk membantu Disnaker dalam hal penempatan siswa pemagangan yang sudah digalang oleh pihak Disnaker saja, kami tidak mau berurusan dengan LPK Atau semacamnya karena kami menganggap ini adalah “outshorching gaya baru”, cetus Bu vega berapi-api.
Aji Tarmuji, ST selaku perwakilan dari Tim Vokasi kab. Bekasi bidang LPK mengatakan, “Perusahaan boleh melakukan Pelatihan sendiri tanpa didampingi LPK bag yang sudah memiliki UPK (unit Pelatihan kerja), bagi perusahaan yang tidak mempunyai UPK wajib bekerjasama dengan LPK yang mempunyai standarisasi khusus, untuk menjamin kualitas dari lulusan LPK Itu sendiri, untuk lebij memahami visi dan misi program pemagangan ini silahkan baca PERMENAKER no. 36/2016”, jelas Aji Tarmuji yang juga sebagai Direktur LPK Prima Buana Indonesia.
Lastri dari PT. Soa mempertanyakan soal data base yang ada di Disnaker, “biar kami yang melakukan test di perusahaan kami, agar meringankan tugas disnaker”, cetus Bu Lastri menambahkan.
Pada umumnya yang menjadi kendala mengapa perusahaan-perusahaan Itu belum Berni melaksanakan program ini adalah tidak adanya Silabus dari Disnaker, menjaga stabilitas Keamanan terutama dari pihak management kantor sebelah (Serikat Buruh-red), tidak adanya koordinasi dengan pihak Disnaker Dan LPK.
“yang mereka (pihak PT) pertanyakan Sebenarnya Akan terjawab, bila saja mereka mengikuti alur yang Sebenarnya, ” ujar Aji Tarmuji. “Sebab itu semua sudah ada dalam MOU (Surat perjanjian) sebagai salah satu layanan dari LPK Itu sendiri termasuk pelaporannya ke Disnaker “,tambah Aji Tarmuji.
Bpk. Sulaeman selaku perwakilan dari Disnaker menjelaskan Bahwa data base dapat diminta ke Disnaker.”Dan kalau perlu adakan test secara massal di Disnaker,yaitu dengan model satu pintu”,tambah bpk. Julie Suhartono menimpali rekannya dari Disnaker Kab. Bekasi.
Ibu Vega dari pengelola Kawasan Jababeka memberikan usul agar permintaan masalah siswa pemagangan ini dihayer / dipool Oleh pihak kawasan Jababeka, kemudian diserahkan ke Disnaker untuk ditindaklanjuti.
Pada kesempatan tersebut, Ricki salah seorang perwakilan dari Disnaker menyampaikan pesan dari kadisnaker, yang mempertanyakan follow Up dari program pemagangan, sejauh mana pihak kawasan Jababeka menjalankan program ini. Disamping Itu kadisnaker menekankan agar perusahan-perusahaan menjalankan program ini dengan menta’ati semua Sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku. Sebelum acara ditutup oleh Bu Ratna, selaku sekdisnaker, Ricky melanjutkan dengan pendataan perusahaan yang sudah Dan belum melaksanakan program pemagangan ini. Dari 37 Perusahaan yang tercatat dilaporan, hanya 4-5 perusahaan yang sudah melaksanakan program ini.hdn