Lpk PBI News, Cikarang- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengadakan kunjungan kerja ke LPK PBI pada hari jum’at 20 Juli 2018 dengan agenda monitoring Prasarana dan Sarana , Proses Pelatihan teori dan praktek serta pembinaan administrasi,dsb.
Kunjungan diwakili oleh Agus Arif, Kasie Kelembagaan bidang Pelatihan dan seorang staf Disnaker Kab. Bekasi. pada kesempatan itu Agus Arif memberikan tanggapan tentang keberadaan LPK PBI yang dinilai sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemenaker, semua kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan . “jadi saya ga bisa liat nih kekurangan nya, abis semua serba lengkap, mulai dari Kurikulum, silabus , sarana dan prasarana dan juga penanganan administrasinya…..” ulas bapak yang selalu menggunakan topi dinas ini.
Kurang lebih 225 LPK yang ada di Kab. Bekasi hanya segelintir yang melaksanakan opsinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dari Kemenaker, terkait dengan Peraturan Mentri Tenaga Kerja No.36 Tahun 2016tentang pemagangan, jelas Agus Arif disela kunjungannya.
kedepan akan dilakukan pembenahan hal yang menyangkut kelengkapan administrasi, Persyaratan LPK, Perijinan dsb. disamping kelengkapan LPK akan adanya Modul, kurikulum dan silabus, tambah Agus Arif.
TIM TRAINER INDUSTRIAL TRAINING CENTER GROUP PRIMA BUANA INDONESIA
Rohan Sukraeni salah satu Trainer Senior yang ada di LPK PBI mengatakan bahwa LPK yang ada sekarang ini haruslah dibenahi baik administrasi maupun operasional mereka, setelah itu dilakukan monitoring oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Dinas Tenaga kerja. jangan sampai perijinan ada tapi tempatnya tidak ada, sambung bapak yang juga aktif di KADIN Kab. Bekasi sebagai eksekutif ini.
Direktur LPK PBI, Aji Tarmuji,ST juga memberikan tanggapan atas kondisi Ketenagakerjaan yang ada di Kab. Bekasi, beliau menyayangkan HILSI Kab. Bekasi sebagai induk organisasi dari lembaga pelatihan di Kab.Bekasi tidak mempunyai peran apa-apa alias hanya mengincar dana APBD tanpa mempedulikan perkembangan Lembaga Pelatihan Kerja yang semestinya.
menjawab keadaan dan kondisi LPK Kab.Bekasi yang demikian , Agus Arif karena kapasitasnya sebagai pejabat di Disnaker Kab. Bekasi sedikit memberikan jawaban dan rencana ke depan, walau hanya sebatas wacana, yaitu mengumpulkan sedikitnya 15 LPK yang ada di Kab.Bekasi ini sebagai sampling untuk menilai kondisi LPK yang sebenarnya. lalu dibuat kriteria atas LPK-LPK tersebut masuk sebagai LPK yang berstandar atau tidak, maka dari itu sebelumnya harus dirumuskan standarisasinya. uajr Agus Arif menutup pembicaraan dan kunjungan di LPK PBI. Mr.HDN
